KEDIRI - Ratusan mahasiswa Kediri yang terdiri dari HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Aliansi Sekartaji, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasioal Indonesia, Universitas Brawijaya Kediri dan Universitas Islam Kadiri menggelar aksi turun jalan.
Dalam aksinya, ratusan mahasiswa tersebut menolak disahkannya Omnisbus Law atau RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mana telah di sahkan oleh DPR pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin.
Dengan membawa poster dan bendera organisasi, massa menyuarakan aspirasinya di depan Kantor DPRD Kota Kediri.
Banu koordinator Aliansi Sekartaji mengungkapkan, pengesahan akan Undang-undang Omnisbus Law oleh DPR yang maju tanggal 5 Oktober kemarin yang seharusnya disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020 dirasa sangat janggal.
"Jangan karena kepentingan masyarakat bawah menjadi korban, menguntungkan pihak investor, dan kedepan dimungkinkan akan meningkatkan Konflik Agraria serta ketimpangan sosial," ucapnya.
Sementara, Koordinator mahasiswa dari PMII Saiful Amin juga menilai pengesahan UU Omnisbus Law dirasa sangat mengagetkan publik. Selain itu ia juga merasa kecewa lantaran kepercayaan yang selama ini ia berikan kepada wakil rakyat bukan untuk rakyat tetapi untuk suatu kepentingan.
"Kami berharap pemerintah segera membatalkan pengesahan RUU Omnisbus Law cipta kerja menjadi UU, apabila pengesahan ini berjalan hal yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terancam tidak akan berlaku," terang Amin.
Tak lama menyampaikan aspirasinya, tiga anggota DPRD Kota Kediri masing-masing bernama Ashari dari Demokrat, Katino dari Gerindra dan Ayup Wahyudi dari PKS turun kebawah menemui massa.
Dalam kesempatan tersebut, Ashari mengataka, pihaknya akan menyampaikan aspirasi para massa ke DPR RI.
"Kami disini hanya sebagai perwakilan yang ada di daerah saja, apa yang menjadi harapan dan permintaan teman-teman mahasiswa akan kami sampaikan di kantor pusat atau DPR-RI. Jadi kami meminta agar dalam situasi seperti ini untuk tetap tenang dan menunggu hasilnya," tuturnya.
Setelah adanya hasil mediasi dan perwakilan mahasiswa, massa meninggalkan kantor DPRD Kota Kediri dengan tertib dan terus dalam pengawalan pihak Kepolisian. (AP)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi